Jakarta, Aktual.com – Sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah I (DPD I) atau pengurus tingkat provinsi Partai Golkar menyatakan loyalitasnya terhadap kepemimpinan Setya Novanto.
32 dari 34 DPD I partai berlambang pohon beringin ini sepakat untuk mendukung keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar tanpa harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), usai penetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek pengadaan E-KTP oleh KPK.
Rapat Pleno sendiri digelar DPP Partai Golkar, pada Selasa (18/7), atau sehari selepas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status Setnov. Rapat ini menghasilkan tujuh pokok yang secara garis besar, menggambarkan dukungan DPP Partai Golkar terhadap kepemimpinan Setnov.
“Kita mendukung seluruh poin yang telah ditetapkan DPP, karena sejalan apa yang kita rapatkan semalam (21/7),” ujar Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae dalam Jumpa Media di Kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7).
Sebelumnya, DPD I menggelar rapat bersama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid yang dihadiri 32 dari 34 DPD Partai Golkar,Jumat (21/7) malam.
Pada kesempatan tersebut, Ridwan menghimbau kepada semua pengurus DPD I Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk berperan aktif dalam pembelaan yang dilakukan Partai Golkar terhadap kasus yang menimpa Ketua Umum mereka, termasuk juga dalam perumusan strategi atau hal yang lainnya.
“Kenapa? Karena kami sadar bahwa pimpinan Setya Novanto, didampingi Idrus sudah bagus, terkonsolidasi, turun ke masyarakat. Pembangunan kantor pusat berjalan baik. Pilkada 2017 di atas 50 persen, ini modal pemenangan Pilkada 2018 dan 2019 itu mendasar,” terang Ridwan.
Menurutnya, hal positif dari kasus KTP elektronik adalah dapat memicu kesolidan kader, karena tekanan besar saat ini justru membuat Ridwan dan para pimpinan DPD I lainnya semakin kuat.
Hal ini, lanjutnya, sangat bagus dalam menyongsong dua pesta demokrasi yang ada di depan mata, yaitu Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
“Solid itu dengan kerja keras kami orang lapangan yang diperintahkan DPP kami akan jalankan sungguh-sungguh. Tidak tercerai kader dan kita dapat menang Pilkada 2018 dan pilpres 2019. Kami sungguh-sungguh dan tidak setengah. Masalah hukum adalah perjalanan prbadi dia. Kami mempertahankan soliditas,” bebernya.
Ridwan menuturkan, DPD I akan semaksimal mungkin untuk mensosialisikan tujuh pokok hasil rapat pleno, yang salah satu isinya sepakat untuk tidak melaksanakan Munaslub, kepada jajaran DPD Tingkat II atau jajaran pengurus tingkat Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi.
“Dari 7 poin, kami wajib sosialisasikan semua hasil keputusan. Kita akan undang DPD II (Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota) di setiap provinsi. Kita bertugas untuk melakukan, menerjunkan informasi ke seluruh Komisaris Kecamatan dan Komisaris Desa,” pungkasnya.
Pewarta : Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
