Buruh tani menanam benih padi di areal sawah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa (15/8/2017). Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menekan biaya produksi dan meningkatkan produktifitas gabah nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menyebarkan benih padi baru IPB 3S yang memiliki produktivitas 8-11 ton per hektare dan tahan terhadap hama wereng kepada petani. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPN PETANI, Cahyo Gani Saputro menilai perkembangan kedaulatan pangan Indonesia belum signifikan. Indikator tersebut terlihat dari alih fungsi lahan pertanian yang tidak sebanding dengan cetak sawah baru. Bahkan rumah tangga pertanian menurun, impor sorgum yang biasa jadi pakan pengganti jagung dan tepung cukup besar, impor gandum yang besar dan harga beras yang tinggi namun tak sebanding HPP gabah artinya keuntungan bukan di petani atau produsen.

“Alih fungsi lahan pertanian sedikit, rumah tangga pertanian menurun, impor sorgum yang biasa jadi pakan pengganti jagung dan tepung cukup besar, impor gandum yang besar dan harga beras yang tinggi namun tak sebanding Harga Pokok Penjualan gabah. Artinya keuntungan bukan di petani atau produsen,” ujar Cahyo Gani Saputro di Jakarta, Sabtu (3/3).

Selain itu, kenaikan anggaran pertanian tidak berbanding lurus dengan progres kedaulatan pangan. Padahal, kedaulatan pangan adalah program utama Pemerintahan Jokowi-JK selain infrastruktur yang saat ini progresnya memuaskan semua kalangan bahkan melompat jauh.

“Ada beberapa hal penting menjadi terobosan pemerintah adalah skala prioritas pada alih fungsi lahan pertanian produktif tidak menjadi kawasan pengembangan non pertanian, mengubah bantuan pemerintah terkait subsidi pupuk ke alat dan sarana pembuat pupuk organik bagi petani, pembagian benih hibrida ditekan seminimal mungkin dengan memberikan keleluasaan bagi petani mengembangkan benih lokal dan perlindungan hukum dari kriminalisasi dari urusan bisnis perdagangan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya merubah bantuan alsintan menjadi bantuan tunai yang dapat digunakan melalui kartu kredit sehingga tercatat dan mudah pengawasannya, penguatan dan daya dukung yang optimal pada kelompok Tani dalam pengolahan, produksi, pempackingan hingga mempermudah segala urusan administrasi perizinan bagi petani.

“Pemerintah juga harus mencarikan alternatif bagi lahan yang tidak ekonomis lagi khususnya petani padi dibawah 0,5 Ha agar pendapatan bulanannya dapat mencapai Upah Minimum Regional,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka