PT Pertamina Salah Satu BUMN

Jakarta, Aktual.com – Institute for Development of Economic and Development (INDEF) menyebut konsep holding BUMN minyak dan gas (migas) yang terus didorong oleh nafsu Menteri BUMN Rini Soemarno, dianggap bukan sesuatu yang mendesak.

Apalagi hingga saat ini, konsep holding migas yang menjadikan PT PGN (Persero) Tbk, sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) masih memiliki konsep yang jelas.

Menurut Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati, dalam holding BUMN migas itu dibutuhkan kajian yang komprehensif dalam merealisasikan holding BUMN migas.

“Karena selain memiliki fungsi bisnis seperti umumnya, katanya Pertamina juga harus memiliki fungsi agent of development dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. Tapi yang penting adalah bagaimana melakukan pembenahan Pertamina,” ujar Enny di Jakarta, Kamis (7/12).

Baca Juga :  Kegaduhan Freeport Berdampak Buruk Terhadap Iklim Ekonomi-Politik Indonesia

Enny menilai ada tiga hal yang perlu diperjelas pemerintah terkait holding migas tersebut. Pertama, mekanisme pembentukkan struktur holding dan landasan hukum. Kedua, pembagian sektor dalam pelaksanaan bisnis.

Dan ketiga, hingga upaya pengawasan terhadap tata kelola anak usaha dan entitas BUMN pasca holdingisasi itu yang belum jelas.

“Publik harus dapat kejelasan mengenai critical point ini. Apalagi kita tahu BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis,” dia menegaskan.

Baca Juga :  Menteri ESDM: Produksi Migas 2016 Melampaui Target

Enny juga menilai, konsep holding BUMN yang tak jelas ini terkait dengan anak usaha Pertamina nantinya yang dibolehkan untuk melakukan monopoli dan berbisnis di luar core-nya, seperti yang dikeluhkan swasta selama ini.

“Makanya, bagi saya soal holding BUMN migas ini harus jelas. Karena sebelumnya harus dilakukan upaya reformasi dalam rangka pembenahan Pertamina dan skema bisnisnya itu,” imbuh Enny.

Oleh karenanya, Enny pun meminta pemerintah transparan dan mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok atau kepentingan menterinya dalam pelaksanaan holding BUMN migas.

Baca Juga :  Bongkar BUMN, FITRA: Momentum KPK Sisir Penyelewengan Kapal di Pertamina

“Kita tidak mau karena holding ini kedepannya ada anggapan BUMN seperti Pertamina bakal memonopoli banyak sektor tapi padahal hanya menjadi sapi perah saja,” kata dia.

Seperti diketahui, usai menggabungkan beberapa perusahaan pelat merah di sektor pertambangan (holding tambang), syahwat Rini untuk melakukan holding migas kian tinggi. Makanya Rini mengirim surat ke direksi PGN agar segera melakukan RUPSLB. Rini menargetkan holding ini rampung sebelum Maret 2018.

Busthomi

(Zaenal Arifin)
BAGIKAN