Jakarta, Aktual.com – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Berly Martawardaya menyebut, kondisi penurunan daya beli sudah terjadi bertahun-tahun seiring dengan anjloknya harga komoditas di pasar internasional.

Namun sayangnya, pemerintah terkesan tak memberikan kebijakan terapis yang tetap. Sehingga, daya beli terus berlanjut. Apalagi saat semakin parah, padahal indikator ekonomi makro masih dalam kondisi baik-baik saja.

“Kalau mau mendorong perekonomian ya harus menghidupkan sektor riil. Agar rakyat miskin kian meninggi konsumsinya. Itu yang harus dilakukan pemerintah,” ujar Berly saat diskusi Anomali Perekonomian Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/8).

Baca Juga :  Ratas Kembali Digelar, Presiden Siap Umumkan Aturan Paket Kebijakan Ekonomi Sore Ini

Di saat daya beli kalangan bawah masih minim, mestinya pemerintah mendorong untuk menggenjot daya beli kelas menengah yang selama ini juga ditahan. Makanya, jangan terlalu membuat kebijakan yang aneh-aneh atau justru menakut-nakuti.

“Kita harapkan sama kelas menengah, tapi jangan ditakut-takutin. Seperti mau memajaki kartu kredit, mengintip rekening nasabah yang semula Rp200 juta, tapi kemudian diganti jadi Rp1 miliar, termasuk mau menurunkan batas PTKP (Pendapatan Tak Kena Pajak) dan sempau mau mengenakan PPN petani tebu,” terang dia.

Baca Juga :  Permintaan Saham Waskita Beton Precast Alami "Oversubscribe"

Jika kebijakan itu tetap dijalankan, justru akan kian menggerus daya beli di kelas menengah, bahkan kelas atas.

“Sekarang orang itu mulai khawatir. Sehingga lebih banyak dananya disimpan atau ditaruh ke luar negeri. Apalagi kelas menangah dan terutama kelas atas itu masih menahan konsumsi. Dia ada duit tapi masih khawatir, sehingga akibatnya mereka simpanan di DPK (Dana Pihak Ketiga) yang terus meningkat,” urai Berly.

Baca Juga :  Wow... BI Umumkan Utang Luar Negeri Meningkat 5,5%, Kini Telah Mencapai Rp4.500 Triliun

Apalagi saat ini perekonomian sendiri masih stagnan di 5,01 persen, jika daya beli meningkat maka pertumbuhan akan lebih tinggi lagi. Untuk itu, kata dia, saat ini yang penting dan prioritas bagi pemerintah adalah bukan memberikan insentif, melainkan jangan mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh.

“Ibaratnya, ada ayam mau bertelur tapi diganggu terus, maka bisa lari ke tempat lain. Jadi yang penting jangan buat kebijakan yang menakuit kalangan kelas menengah dan rakyat kecil,” ujar dia.

(Reporter: Busthomi)

(Ismed Eka Kusuma)