Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8) malam. Prabowo dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki gambaran kebijakan ekonomi Indonesia ke depan yang jelas.

“Nanti kalau sudah ada pasangan resmi yang ditetapkan KPU, diharapkan mereka langsung membuat tidak hanya sekedar platform, tapi gambaran kebijakan ekonomi ke depan seperti apa,” ujar Enny pada Jumat (10/8).

Enny melanjutkan capres dan cawapres nantinya akan membentuk minimal kabinet bayangan. Enny berharap kabinet bayangan tersebut dapat menjadi gambaran dan juga referensi bagi masyarakat untuk menilai capres dan cawapres yang nantinya akan dipilih, terutama jika dilihat dari kebijiakan ekonomi yang akan diusung.

“Masing-masing kandidat ini punya kabinet bayangan, menteri keuangan akan ini menteri ini siapa. Minimal bukan orangnya, tapi figur-figurnya itu yang nanti akan jadi perdebatan untuk masyarakat sehingga jauh lebih konstruktif. Artinya ketika masyarakat memilih si A dan si B bukan hanya karena preferensi politik tapi juga kelihatan dari kabinetnya,” kata Enny.

Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin saat mendaftar diri sebagai capres dan cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/8). Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diusung sembilan partai politik secara resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024. AKTUAL/Tino Oktaviano

Ia mencontohkan Prabowo mengusung kabinet kerakyatan, namun jika menteri-menteri yang dipilihnya tidak mencerminkan ekonomi kerakyatan itu sendiri, tentu tidak akan tercapai tujuan-tujuan yang dituangkan dalam visi misi capres dan cawapres, dan masyarakat akan mampu menilainya sendiri.

Ia pun sempat menyindir Presiden Joko Widodo yang mengusung Nawa Cita, tapi menteri-menteri di kabinetnya dinilai banyak beraliran neo liberal.

“Ke depan, menurut saya itu menjadi penting bagaimana tidak hanya sekedar program yang secara normatif visi misi segala macam. Kalau sekedar menentukan siapa-siapa, dulu ada koalisi tanpa syarat, tapi kalau isinya orang partai sendiri, bagaimana bisa dibilang itu tanpa syarat,” ujar Enny.

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pencalonannya kembali sebagai Presiden pada Pilpres 2019 pada Kamis (9/8). Jokowi akan didampingi oleh Ma’ruf Amin sebaga calon wakil presiden.

Jokowi diusung oleh sembilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, PKB, PKPI, Perindo dan PSI.

Sementara itu, Prabowo Subianto juga mendeklrasikan dirinya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 didampingi oleh Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Prabowo-Sandi diusung oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

Ant.

(Teuku Wildan)