Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam tiga tahun ini sangat gencar membangun proyek infrastruktur. Namun sayangnya di saat dana anggaran yang terbatas, yang terjadi hanya membebani fiskal.
Menurut Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati belanja pemerintah ini terkesan sangat jor-joran, bahkan bisa disebut sangat serampangan. Padahal akan jadi beban fiskal di saat perlambatan ekonomi.
“Kami melihat, belanja pemerintah di sektor infrastruktur yang meningkat tajam selama tiga tahun ini membuat upaya pemerintah hanya menjadikan APBN sebagai stimulus fiskal di tengah perlambatan ekonomi. Ini yang tidak sehat,” cetus dia di Jakarta, Rabu (18/10).
Pasalnya, belanja infrastruktur yang jor-joran itu justru terjadi di tengah pendapatan pemerintah yang tertekan dan tak mencapai target.
“Ini jelas menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Karena yang terjadi, pemerintah hanya akan memaksakan penerimaan negara yang terlalu optimis untuk membiaya infrastruktur itu,” kata Enny.
Padahal, pajak yang terlalu tinggi justru akan bumerang, karena hanya akan menciutkan nyali pelaku usaha dalam melakukan ekspansi.
“Padahal pihak swasta diminta juga untuk ikut membangun infrastruktur. Tapi kalau ditekan-tekan terus mereka ogah masuk ke sektor infrastruktur. Dan ini membuat perekonomian secara umum akan berjalan stagnan,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
