Pekerja PT Adhi Karya melakukan renovasi venue olahraga di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (18/10/2016). Renovasi venue olahraga di Kompleks Gelora Bung Karno untuk menunjang perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Sumatera Selatan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), memberikan sorotan tajam terkait dengan pembangunan infrastruktur olahraga di Indonesia. Pasalnya, DPP IMM menilai pembangunan tersebut yang saat ini sedang berjalan, tidak ramah disabilitas.

Sorotan DPP IMM ini dilontarkan karena, Indonesia akan menjadi tuan rumah event olahraga terbesar di Asia (Asian Games 2018) dan sebulan setelah itu, Indonesia juga akan menggelar turnamen khusus bagi para penyandang disabilitas, yakni Asian Para Games.

Fitrah Bukhari, Ketua DPP IMM Bidang Seni Budaya dan Olahraga ini mengatakan, dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses.

“Seharusnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Asian Games juga difikirkan agar tercipta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jika itu dilakukan, Indonesia tidak keteteran mempersiapkan infrastruktur baru bagi Asian ParaGames yang akan diselenggarakan sebulan pasca Asian Games 2018,” ujar Fitrah dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Senin (19/6).

Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Yogyakarta ini juga menilai bahwa political will Kemenpora untuk penyandang disabilitas sangat lemah. “Jangan sampai kasus ini malah mencoreng nama baik Indonesia. Kita minta Presiden untuk mengevalusi kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga,” tegas Fitrah.

Selain Persoalan ini, adanya kasus dugaan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 yang menyeret dua petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan satu pengusaha ini jadi akarnya. Menurutnya, KPK harus juga mengawasi proyek lain terkait persiapan Asian Games 2018.

“Kita menyesalkan, sosialisasi saja sudah dijadikan bancakan, maka tidak menutup kemungkinan proyek lainnya juga jadi bancakan pihak-pihak tertentu. Hemat kami, KPK harus turut mengawasi proyek Asian Games lainnya,” imbuh Fitrah.

Fitrah mengingatkan bahwa kasus korupsi proyek infrastrukur ini akan dapat mengganggu jalannya Asian Games 2018 nanti. “Kita tidak ingin Indonesia tercoreng namanya di mata Internasional,” tandasnya.

Seperti diketahui, pengadaan sosialisasi Asian Games 2018 berada di enam kota yakni, Palembang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banten. Akibat kasus ini, negara terhitung menanggung kerugian mencapai Rp8 Miliar.

(Zaenal Arifin)
BAGIKAN