Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi senior dari UI, Faisal Basri masih mengkritik kebijakan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk melakukan holding BUMN. Menurutnya, kebijakan ini hanya akan menjadi ladang korupsi yang dimonopoli oleh eksekutif atau pemerintah seperti rezim Orde Baru.
“Holding BUMN itu kan menjadikan BUMN yang ada saat ini sebagai anak perusahaan. Sehingga kalau anak BUMN itu, maka (aksi korporasinya) tak perlu lapor DPR lagi. Jadi merampoknya itu sendiri saja, tak lagi melibatkan DPR. Tanpa saya harus repot bayar ke DPR,” cetus Faisal, di Jakarta, ditulis Jumat (24/3).
Karena selama ini, kata dia, sikap pemerintah pun tak ada buktinya selama ini bersikap bersih atau anti korupsi. Padahal, kalau korupsinya itu hanya eksekutif atau pemerintah, maka rezim ini kembali ke zaman Orde Baru dulu.
“Holding BUMN ini memungkinkan itu (korupsi oleh pemerintah). Makanya perlu ada check and balance ya. Dengan check and balance akan mempermudah korupsi itu ketahuan. Harus diselametin negeri ini dari para pemburu rente busuk ini. Dan dengan holding ini niat jahatnya supaya tak diganggu DPR,” cetus dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
