free counter
bodrum escort escort bayan istanbul erotik hikaye porno
23 Juli 2017

Headline

Headline
Featured posts
"Pertemuan itu berlangsung singkat di ruang kerja Kapolres Jayawijaya membahas tentang situasi keamanan serta persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Jayawijaya," ujar Kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Jumat (21/7).
"Dengan jumlah demikian, tentu butuh peraturan yang efektif untuk mencegah, mengawasi dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan keutuhan NKRI,"
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah China menghormati Indonesia yang telah meresmikan peta baru yang mengganti nama zona ekonomi eksklusif Laut Cina Selatan, menjadi Laut Natuna Utara.
Persekongkolan garong telah terjadi. Rakyat Nusa Tenggara Barat ditipu secara mentah-mentah. Penjualan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) kepada perusahan Medco milik Arifin Panigoro, ternyata didalamnya menyertakan saham kepemilikan rakyat NTB sebesar 6 persen.
Komandan Korem (Danrem) 131 Santiago Sulawesi Utara Brigjen TNI Sabar Simajuntak, mengatakan pengamanan di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dengan Filipina diperketat.
"Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK),"
Ketua komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, berharap keuangan PT Pertamina (Persero) segera membaik agar mampu merealisasikan pendistribusian BBM penugasan jenis Premium kepada masyarakat, terutama di luar pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali).
Pasalnya, dalam ketentuan verifikasi pencalonan harus disetujui Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal yang berada dalam satu paket. Sehingga, tidak bisa kemudian hanya ditandatangani Sekjen saja ataupun sebaliknya.
Dia mengatakan masyarakat dan penyelenggara pemilu menunggu hasil akhir pengambilan putusan RUU Pemilu sehingga prosesnya jangan terlalu lama. Menurut dia, jangan sampai proses pengambilan putusan yang lama tersebut bisa mengganggu kerja demokratisasi di Indonesia.
Oleh karena itu, kata Syarif KPK sangat mengharapkan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan untuk menuntaskan kasus ini, agar masyarakat tidak bertanya-tanya siap penyerang Novel Baswedan.