Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan penduduk miskin Indonesia menjadi 11,22 persen. Bagaimana tanggapan Anda terkait naiknya angka kemiskinan tersebut?
Data yang diungkapkan BPS membandingkan bulan September 2014 di angka 10,96 persen atau 27,73 juta orang dengan data bulan Maret 2015 menjadi 11,22 persen atau 28,59 juta orang. Disitu ada kenaikan sekitar 860.000 orang. Analisa kita, pada bulan Oktober ada penaikan harga BBM sehingga berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan pokok dan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Januari-Maret 2015, program pemerintah masih tahap persiapan, belum ada progres kegiatan yang siginifikan. Oleh sebab itu, perhitungan tersebut wajar karena ada imbas kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga sembako naik dan garis kemiskinan semakin meningkat.
Apa yang dilakukan Kementerian Sosial untuk mengatasi peningkatan penduduk miskin tersebut?
Kita mempercepat penyerapan anggaran dan penyaluran berbagai bantuan. Percepatan tersebut kita lakukan setelah APBN 2015 disahkan pada Mei-Juni, Kemensos ‘ngebut’ sampai sekarang. Program bantuan sosial yang dilakukan kemensos banyak berjalan setelah Maret 2015. Saya optimistis, di data BPS berikutnya angka kemiskinan jauh menurun. Sebab, program-program Kemensos baru berjalan efektif pasca-Maret 2015
Terkait pelambatan pertumbuhan ekonomi, kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan program-program yang menyentuh rakyat, misalnya tambahan raskin selama dua bulan.
Apa fokus Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan?
Kita lebih pada penguatan ekonomi keluarga, beberapa program kerja unggulan, antara lain Program Keluarga Harapan, Raskin, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan ada juga Jaminan Sosial Bagi Lansia seperti bantuan untuk rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni. Hal tersebut sangat mendasar bagi rakyat miskin karena dari 14 indikator kemiskinan, 6-7 indikator berada di rumah.
Secara global, pengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi menimbulkan PHK di sektor industri, apakah berpengaruh pada tingkat kemiskinan?
Tentu pengaruh itu pasti ada karena terkait dengan penurunan daya beli masyarakat. Agar daya beli itu tetap bagus, maka kita harus mempercepat penyerapan anggaran, agar uang bisa berputar di masyarakat, tidak hanya di kemensos namun termasuk di berbagai bidang.
Bagaimana dengan penyerapan anggaran Kemensos sampai hari ini?
Penyerapan anggaran kemensos sampai hari ini di atas 60 persen, ibaratnya sudah on the track. Semua unit eselon satu diminta untuk bisa menyelesaikan percepatan anggaran.
Bagaimana dengan target Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan?
sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, berpijak pada data September 2014 sebesar 10,96 persen, diharapkan angka kemiskinan pada 2019 menurunkan empat persen menjadi 6-7 persen secara umum.
Guna mendukung target penurunan kemiskinan pemerintah tesebut, Ditjen Pendayagunaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan memberikan kontribusi yang konkrit, terutama dalam penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan sosial modal usaha dalam kelompok usaha bersama (kube), bansos untuk rehabilitasi sosial, rutilahu dan sarana lingkungan serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial dan PSKS.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
