Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam BEM UI melakukan aksi unjuk rasa di Jalan. Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/10/2016). Dalam aksinya BEM UI memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 dan mengkritisi dua tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) mendatangi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan untuk menyampaikan aspirasinya. Khususnya terkait jeritan rakyat atas melambungnya harga-harga kebutuhan rakyat.

Kenaikan berbagai kebutuhan rakyat itu dinilai BEM SI seperti kado pahit awal tahun 2017. Dari kenaikan Tarif Dasar Listrik, BBM, STNK, BPKB, bahkan harga cabai. Di sisi lain, antar menteri dan pimpinan lembaga malah saling lempar tanggungjawab.

Belum lagi masalah tenaga kerja asing yang kian memperberat kaum pribumi untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak dan terancam menganggur.

“Pemerintah dinilai main-main dalam mengelola negara padahal Indonesia bukan mainan,” ujar Bagus Tito Wibisono, Koordinator BEM SI, dalam keterangannya, Senin (9/1).

Disampaikan, masih lekat dalam ingatan bagaimana aksi mahasiswa BEM SI 20 Oktober 2016 lalu. Dimana kurang lebih 5000 massa mendatangi istana untuk bersilahturahim dengan Presiden RI Joko Widodo namun di tolak.

Hal ini menjadi tonggak gerakan mahasiswa untuk lebih militan dalam pergerakan karena saat ini isu kerakyatan menjadi bola panas yang digulirkan. Genderang perlawanan sudah dikobarkan atas nama penderitaan rakyat, sejatinya mahasiswa bergerak untuk melawan tirani dari sang penguasa.

“Mahasiswa dan rakyat sudah bergejolak, jika tidak ada itikad baik Pemerintah mensejahterakan rakyat maka kami mahasiswa dari Sabang sampai Merauke akan berjuang melalui parlemen jalanan,” tambah Bagus.

Ketua BEM UNJ ini menambahkan, sudah saatnya Presiden melihat berbagai pemasalahan yang ada sebagai isu yang holistik bagi rakyat Indonesia. Bila Presiden lupa dengan kekuatan mahasiswa maka BEM Seluruh Indonesia akan menyatukan kekuatan melalui parlemen jalanan.

“Jangan salahkan bila reformasi jilid II meledak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: