Denpasar, Aktual.com – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) menyempatkan diri menghadiri aksi demontrasi tolak reklamaai Teluk Benoa yang digalang oleh Forum Rakyat Bali Tolak Reklamaai Teluk Benoa (ForBALI) di depan Kantor Gubernur Bali.
Namun, keduanya mendapat penolakan dari massa aksi ForBALI. Koordinator ForBALI, I Wayan Suardana alias Gendo mempertanyakan kehadiran keduanya di sisi timur pintu gerbang Kantor Gubernur, tak jauh dari ratusan massa aksi yang tengah berkerumun. Menurut Gendo kedua kandidat yang bertarung di Pilgub Bali adalah mereka yang secara politis bisa membatalkan Perpres 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar yan memuluskan rencana reklamasi.
Ia mencontohkan I Wayan Koster yang diusung PDIP. Sebagai anggota DPR RI, Koster dianggap bisa mempengaruhi penolakan reklamasi di DPR RI. Apalagi ia sendiri sebagai kader PDIP tentu saja bisa meminta kepada Preaiden Joko Widodo untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.
“Kalau dia mau sebagai anggota DPR dan Komisi IV dia bisa mendorong penolakan reklamasi Teluk Benoa. Begitu juga dengan partainya. Minta kepada Presiden Jokoei dan Fraksi PDIP di DPRD Bali dan kabupaten/kota se-Bali,” ujar Gendo dari mobil komando, Sabtu (13/1).
Di sisi lain, jika Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra ingin menolak reklamasi Teluk Benoa, Gendo menyarankan sebagai Wali Kota Denpasar membuat surat keputusan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. “Kalau mau meyakinkan masyarakat Bali segera bersurat kepada presiden nyatakan tolak reklamasi sebagai Wali Kota Denpasar,” kata Gendo.
Begitu juga dengan calon wakil gubernur yan berpasangan dengan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, I Ketut Sudikerta. Sebagai Wakil Gubernur Bali saat ini, Sudikerta disebunya selama lima tahun gerakan Bali Tolak Reklamasi bergulir sekalipun tak pernah nongol. “Lima tahun dia tidak pernah nongol di hadapan kita yang selalu menggelar aksi demo di depan kantornya. Ke mana saja mereka selama ini. Kita sudah bergerak lima tahun lamanya,” sentil Gendo.
Secara tegas Gendo meminta agar para cagub tak usah mengikuti gerakan tolak reklamasi sepanjang belum berkontribusi konkret. “Tidak usah bertemu, saya tidak sudi. Tidak akan kita gadaikan gerakan ini. Buat dulu tindakan nyata, baru kita bicara,” tegas dia.
Selama lima tahun menggelar demo tolak reklamasi, Gendo menyebut hampir tiap bulan ForBALI menggelar aksi demonstrasi. Sudah 60 bulan ForBALI tak berhenti berdemonstrasi, kata Gendo. “Kalau serius nolak reklamasi minimal setahun sekali deh turun aksi. Kok kita dimita percaya kalau mereka terpilih mereka akan menolak reklamasi. Jangan suruh kami menunggu kalian terpilih. Kalau berani, hari Senin besok buat surat penolakan sebelum memasuki masa cuti kampanye. Berani berkorban dong untuk jabatan,” kata dia.
Di temui tak jauh dari aksi ForBALI, Dharmawijaya Mantra mengaku hadir karena ada undangan terbuka untuk maayarakat Bali yang mau hadir ke aksi demonstrasi tolak relkamasi Teluk Benoa. “Ada undangan terbuka, makanya kami hadir,” katanya. Dharmawijaya Mantra tak menampik kehadirannya sebagai sikap tegas penolakan reklamasi yang ia kumandangkan kala delkarasi sebagai calon Gubernur Bali. “Ya, ini sikap tegas kita,” katanya.
Namun, ia menegaskan untuk mencabut reklamasi Teluk Benoa merupakan kewenangan pusat. “Itu kan kewenangan pusat. Kalau dicabut pasti ada perlawanan dari investor, itu juga harus kita pertimbangkan,” katanya. Sementara I Ketut Sudikerta mengakui jika kehadirannya sebagai pribadi yang menolak reklamasi Teluk Benoa. “Kehadiran kami memantau perkembangan tolak reklamasi dalam kapasitas sebagai pribadi. Kita partai koalisi berhak hadir di sini, di mana kami juga senafas dengan ForBALI ini. Kita sudah ikrarkan pakta integritas, salah satunya adalah yolak reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya.
Ia memaparkan alasannya menolak reklamasi Teluk Benoa. Selain bertentangan dengan Bhisama (peraturan) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) juga aspek kelayakan berdasarkan kajian Univeraitas Udayana. “Kita harus mencarikan solusi lain,” paparnya.
Saat ditanya kapasitasnya sebagai Wak Gubernur Bali, Sudikerta mebaku tak punya kewenangan terkait reklamasi Teluk Benoa. “Sebagai wagub saya tidak ada kapasitas menentukan karena kewenangan itu ada di gubernur. Saya tidak memanfaatkan ForBALI. Saya senafas dengan mereka,” demikian Sudikerta.
Reporter: Bobby Andalan
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
