Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) berunjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Selasa (7/3/2017). Dalam aksinya ratusan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) menuntut pemerintah agar tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Sebagian besar karyawan FPI mengenakan seragam tambang, sebagian lagi mengenakan pakaian adat khas Papua. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Organisasi buruh tambang internasional yang berhimpun dalam wadah IndustriALL Global Union menyikapi persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lingkungan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Luhut: Karyawan Freeport Mogok Kerja Bukan Masalah Serius yang Harus Diurusi Negara

Anggota Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport Tri Puspita di Timika, Sabtu (27/5), mengatakan menyikapi kisruh ketenagakerjaan di PT Freeport maka IndustriALL Global Union telah menyurati Presiden Joko Widodo di Jakarta dan pimpinan Freeport McMoRan Richard Adkerson di Amerika Serikat.

“IndustriALL Global Union telah menyurati Bapak Presiden Jokowi pada 24 Mei 2017 untuk meminta pemerintah Indonesia turun langsung menangani persoalan ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport Indonesia. Surat tersebut juga dikirimkan ke beberapa kementerian dan lembaga negara terkait,” jelas Tri Puspita.

Selain itu, IndustriALL Global Union juga mendesak Richard Adkerson selaku pimpinan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc yang merupakan perusahaan induk semang PT Freeport Indonesia yang berada di Amerika Serikat agar turun langsung mengintervensi persoalan yang kini terjadi antara manajemen Freeport Indonesia dengan serikat pekerja.

“Bahwasanya sudah lebih dari 2.000 pekerja telah di-PHK oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Ini persoalan ketenagakerjaan serius. Bukan persoalan mangkirnya, tapi sebab dari kondisi saat ini,” kata Tri Puspita.

Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Sekretaris Jenderal IndustriALL Global Union Valter Sanches meminta orang nomor satu di Indonesia itu agar mengeluarkan kebijakan mendesak manajemen PT Freeport mengembalikan hak-hak para pekerja.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara
Editor: Arbie Marwan