Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sependapat dengan pernyataan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto yang meminta pemutaran film G30S/PKI maupun seminar sejarah 1965/1966 oleh sejumlah aktivis untuk tidak dilakukan.
Hal ini agar tidak memicu keresahan sosial maupun kegaduhan di masyarakat. Menurut Fahri, pemerintah jangan terbiasa melakukan pelarangan-pelangaran terhadap masyarakat.
“Film dan buku, sekarang kita biasakan diri untuk tidak ngelarang-ngelaranglah. Biarlah masyarakat dewasa juga dengan pilihan-pilihannya. Apalagi itu pernah kita lakukan berkali-kali,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (18/9).
Menurutnya, jika memang ada pihak yang mempersoalkan pemutaran film karena dianggap faktanya sebenarnya tidak seperti itu, maka ia mengusulkan dibuat kembali film.
“Saya sarankan saja, kalau ada orang yang merasa faktanya tidak begitu, ya bikin filmlah. Sekarang film itu menjadi satu yang mudah. Sekarang kan banyak anak-anak muda bikin film tentang Muhammadiyah, Bung Karno,” kata Fahri.
Karenanya, Fahri berharap Presiden Joko Widodo tidak kemudian langsung mengikuti saran dari Wamtimpres tersebut.
“Menurut saya jangan. Jangan masuk ke konflik itu,” kata Fahri.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, menilai rencana pemutaran film G-30S PKI dan kegiatan seminar terkait masalah pengungkapan sejarah tahun 1965-1966 yang digelar di Gedung LBH pun dinilainya juga tak perlu dilakukan.
Sebab, pemutaran film G-30S PKI dan seminar justru akan memicu keresahan sosial dan tak mendukung stabilitas politik Indonesia.
Padahal, lanjut dia, pemerintah memerlukan kestabilan politik untuk meningkatkan perekonomian serta membangun bangsa. “Tolong pihak-pihak ini sementara ini sedikit mengendalikan. Tadi saya bilang untuk kita merebutkan kekuatan ekonomi dunia kelima perlu ada kestabilan politik. Kalau ada film, seminar begitu, ada satu kegaduhan di sana, di sini, itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa,” ujar Sidarto di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9).
Apabila film G-30S PKI tetap digelar, maka justru akan menciptakan kegaduhan dan keresahan masyarakat serta menganggu pemerintah menyelesaikan program prioritasnya.
“Terus terang, jangan diadakan dulu lah. Ini yang saya bilang, untuk menuju kekuatan ekonomi the big four, perlu ada kestabilan politik. Perlu ada kesabaran konstitusional itu saja,” kata dia.
(Reporter: Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
