Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tidak kemudian mengendurkan semangat Pansus angket KPK. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat akun Twitter resminya @Fahrihamzah, Minggu (6/8). Kali ini yang dia menyinggung soal gaji pegawai KPK.

Dalam twitnya, Fahmi mengatakan bahwa para pegawai KPK memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai di lembaga pemerintah manapun.

“Ada sekitar 1.000 pegawai KPK yang digaji dengan standar lebih tinggi dari semua pegawai di lembaga negara lain,” tulis fahmi.

Politikus yang berangkat ke ‘Senayan’ dengan kapal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai ada ketidakadilan. Ia merasa, meski diberikan gaji besar sistem pemantauan untuk para pegawai KPK tidak ketat.

“Mereka menikmati biaya operasional dengan standar yang tinggi dan sistem pelaporan yang lebih longgar,” sindirnya.

Sekadar informasi, merujuk pada komposisi anggaran KPK untuk 2017 tercatat sebanyak Rp766 miliar diajukan oleh KPK untuk menjalankan roda lembaga. Dari jumlah itu, Rp503 miliar digunakan untuk dukungan manajemen dan tugas teknis, Rp263 miliar akan digunakan untuk penindakan.

KPK pun saat itu meminta tambahan Rp87,7 miliar untuk menambah jumlah kasus yang nantinya akan ditangani bersama penegak hukum lainnya.

Pimpinan KPK, Alexander Marwata kala itu menjelaskan, gaji pegawai KPK hanya terdiri atas gaji pokok, tunjangan hari tua, asuransi kesehatan, dan insentif berdasarkan prestasi kerja. Menurutnya, pegawai KPK tidak diberikan tunjangan seperti rumah dinas atau kendaraan.

(Reporter: M Zhacky)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka