Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menilai bahwa wacana pemerintah melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan dan PLN terkait kenaikan besaran daya listrik rumah tangga untuk menyederhanakan golongan listrik pelanggan belum pernah disampaikan kepada DPR RI.
“Program ini kita belum dengar langsung dari pemerintah, kita ingin dengar, kenapa pemerintah buat program ini, apa tujuannya, kalau selama program ini untuk kepentingan rakyat, membuat rakyat lebih nyaman, aman gak ada masalah,” kata Eni di Komplek Parlemen, Senayan,Rabu (15/11).
Kendati demikian, Eni mengkritik kegaduhan yang ditimbulkan pemerintah melalui pembantunya terhadap wacana tersebut, sebab statmen atau penjelasan yang diberikan menunjukan ketidakmatangan pemerintah sebagai pemyelenggara kebijakan tersebut.
“Tapi program ini buat gaduh, tolong lebih berhati-hati, lebih jelas, karena penyerdeharnaan ini buat orang jadi bingung, yang mana kebutuhannya 1.300 harus dinaikkan ke 4.000, kenapa?,” sebut politikus Golkar itu.
“Rakyat bertanya-tanya, yang biasa pakai 1.300 dan 900 non subsidi, apakah ini membuat kegalauan mereka, bagaimana dengan abodemen-nya tentu akan menjadi lebih mahal. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat, ada program ada wacana,” ketus dia.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap listrik berbeda-beda, bahkan disesuaikam berdasarkan pada kemampuan membayar.
“Jangan sampai ketika di lost tiba-tiba tidak sadar memakainya dan bayar mahal, mereka tidak bayar, ini kan menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Andy Abdul Hamid
