Jakarta, Aktual.com – Memasuki awal tahun 2017 rakyat Indonesia di kejutkan dengan kado pahit dari rezim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik.
Sehingga hal tersebut menjadi cobaan yang semakin besar untuk rakyat di tengah-tengah terpuruknya kehidupan bernegara baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan & keamanan.
Menurut bekas Aktivis 98′ dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Buswin Wiryawan, kebijakan penguasa menaikan harga kebutuhan masyarakat mulai harga tarif dasar listrik, harga BBM, harga pajak kendaraan bermotor atau tarif STNK sama sekali tidak memihak rakyat.
“Yaitu kebijakan yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila & UUD 45,” ujar Buswin yang juga menjabat sebagai Ketua Bid. Litbang Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila saat berbincang dengan Aktual.com di Jakarta, Minggu (8/1).
Karena itu, pria yang akrab disapa Erwin ini berharap pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengevaluasi kebijakan terdebut. Kata dia, jika pihak Istana tidak cepat merespon masalah ini dikhawatirkan menjadi faktor pemicu kemarahan rakyat terhadap penguasa.
“Kebijakan yang pro rakyat bukan kebijakan yang bro kepentingan bangsa lain atau kelompok-kelompok tertentu. Sebelum akhirnya nanti rakyat semakin tercekik dan akhirnya menjadi akumulasi kemarahan yang besar,” demikian Erwin.
Laporan: Fadlan Syiam Butho
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
