Jakarta, Aktual.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai proyek gedung baru DPR tidak tepat waktu, karena Indonesia saat ini mengalami kondisi ekonomi yang tidak kondusif.
“Lakukan penyesuaian dahulu dan jangan sampai rakyat menganggap mereka dilupakan pemerintah,” kata Amir di Cipanas, Sabtu (29/8).
Dia menjelaskan, skala prioritas dalam penggunaan anggaran negara patut dilakukan dalam situasi keprihatinan saat ini. Menurut dia, apabila APBN Indonesia longgar maka semua pihak akan mendukung apapun yang dilakukan.
“Apabila APBN kita longgar tentu semua serentak akan mendukung namun keadaan sekarang sulit sehingga harus ada prioritas,” ujarnya.
Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah meringankan beban rakyat dengan membantu daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Dia mengatakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak sebagai bentuk melecehkan rakyat miskin.
“Jangan menganggap pemberian BLT melecehkan rakyat miskin, karena mereka membutuhkan BLT,” katanya.
Amir mengatakan kebutuhan rakyat sehari-hari lebih penting diutamakan daripada proyek infrastruktur yang bisa dilakukan dalam jangka panjang dan bisa dikerjakan dua atau tiga tahun lagi.
Menurut dia, prioritas alokasi anggaran yang diutamakan adalah untuk kebutuhan masyarakat saat ini dan besok. “Infrastruktur harus dipilih mana yang akan kita kerjakan karena baru kita rasakan hasilnya di kemudian hari,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan dari perencanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk ‘multiyears’ sampai 2018.
Anggaran itu, menurut dia, digunakan untuk seluruh pembangunan tujuh proyek parlemen, mulai dari alun-alun demokrasi, renovasi museum hingga pembangunan gedung baru di parlemen.
Seluruh pembangunan itu ujar Ahmadi, dianggarkan secara tahun jamak atau ‘multiyears’ hingga tiga ke depan namun kini penganggaran masih dalam tahap pengusulan.
DPR sebelumnya klaim rencana 7 proyek ini sudah diakomodir dalam nota keuangan dan RAPBN 2016. Namun dalam Rapat Banggar dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Selasa (25/8) malam diketahui kemudian proyek ini belum diakomodir.
“Ternyata belum terakomodir. Karena belum terakomodir, kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan untuk direncanakan,” kata Ahmadi.
Namun, menurut dia, salah satu proyek parlemen diklaimnya sudah dianggarkan dalam APBN 2015, anggaran sekitar Rp600 miliar ini dianggarkan untuk renovasi dan alun-alun demokrasi.
Namun menurut dia, ada optimalisasi anggaran karena ruang fiskal anggaran yang sedikit, akhirnya digunakan anggaran dari Kementerian PU sebesar Rp200-300 miliar untuk alun-alun demokrasi.
“Saya lupa (angkanya) antara Rp 200-300 miliar. Dengan segala macam prasarana, parkirnya segala macam,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
