Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada "Simposium Nasional" di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk "Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945" dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah, sehingga harus merogoh kocek anggaran mencapai Rp6 ribu triliun. Atas hal itulah, Indonesia menjadi tertinggal dari negara-negara tetangga.

“Dalam 10-15 tahun terakhir, kenapa kita tertinggal dengan Malaysia, Thailand atau kenapa tidak maju. Ada dua hal pokok saja sehingga kita tidak semaju yang lain,” kata Kalla dalam sambutan acara Simposium Ekonomi di gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7) kemarin.

Terutama, kata Kalla, Indonesia mengalami kerugian banyak pada krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Kerugian itu, lanjut dia, jika dikonversi ke rupiah pada tahun itu sangatlah besar.

Terlebih, ketika itu, Indonesia masih menganut paham liberalisme dan melakukan regulasi sehingga bank-bank banyak berdiri di Indonesia. Ketika itu, lanjut dia, berdiri sekitar 250 bank di Indonesia.

Akibatnya, lanjut Kalla, setiap bank yang ada bersaing dan memberikan bunga tinggi dan menyebabkan kredit macet. Apalagi, kesalahan pemerintah adalah melakukan penjaminan sehingga menerbitkan blanket guarantee dan BLBI dengan nilai total Rp 600 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Wisnu