Pembiayaan proyek infrastruktur belum dilakukan secara proporsional. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menginginkan pemerintah memperhatikan tingkat defisit dalam APBN terkait dengan berbagai proyek yang digunakan dalam rangka membangun infrastruktur di berbagai daerah.

“Proyek infrastruktur jor-joran yang didasarkan pada studi kelayakan yang memakai asumsi-asumsi makro yang terlampau optimis bisa jadi blunder,” kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/10).

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, saat ini ada beberapa BUMN yang melakukan pekerjaan infrastruktur dengan pembiayaan utang sehingga perlu pengelolaan dengan baik.

Hal itu, ujar dia, karena potensi ancaman gagal bayar bisa saja terjadi yang dapat berdampak kepada BUMN yang melakukan pinjaman harus melakukan “right issue” atau disuntik dengan APBN lewat skema PMN.

Untuk itu, Heri menginginkan skema yang awalnya ingin mengurangi APBN, jangan malah justru menambah beban APBN.

Ia mengutarakan harapannya agar setiap BUMN memiliki skenario manajemen risiko yang matang, serta pemerintah memperhatikan kemampuan pembiayaan infrastruktur yang bersumber pada penerimaan APBN.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam mengingatkan, fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara.

“Mesti diperhatikan kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN,” kata Ecky.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara
Editor: Eka