Jakarta, Aktual.com – Komisi VII DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menunjuk Menteri ESDM definitif pasca pemberhentian Arcandra Tahar.
Hal tersebut diperlukan untuk membahas berbagai agenda penting disektor migas. Termasuk persoalan rekomendasi izin eksport konsentrat yang sempat membuat polemik ditengah publik.
“Presidennya kenapa lama sekali memilih menterinya. Saran saya segera ditunjuk. Tapi libatkan lembaga-lembaga terkait agar tidak kecolongan kembali,” ujar anggota Komisi VII DPR, Aryo Djojohadikusumo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/9).
Aryo mengatakan, pembahasan dan pengkajian terkait rekomendasi izin konsentrat Freeport yang dikeluarkan 10 Agustus 2016 lalu, hanya dapat dilakukan dengan menteri ESDM yang definitif. Bukan dengan Menko Kemaritiman yang kini sebagai Plt Menteri ESDM.
“Kita harus menunggu sampai menteri ESDM yang definitif. Biar semua jelas. Ketika sudah jelas baru melanjutkan permasalahan dari penerbitan rekomendasi izin tersebut,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Ia menegaskan, tanpa kehadiran Menteri yang definitif, pembahasan itu tidak dapat dilakukan.
“Karena akan percuma saja melakukan pembahasan soal Freeport, jika hanya di wakili oleh dirjen atau menteri Plt. Perlu pembahasan dengan menteri yang definitif,” tegas Aryo.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
