Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba memberikan keterangan pers sehubungan padamnya listrikk di Pulau Nias Sumatra Utara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2016). DPD Meminta agar pemerintah khususnya PLN segera membangun infrasftruktur kelistrikan di Nias. FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Jakarta, Aktual.com – Langkah pemerintah Indonesia memprotes Resolusi Parlemen Uni Eropa yang membatasi impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia ke pasar Eropa dinilai sudah tepat. Namun resolusi tersebut harus dijadikan momentum bagi perbaikan industri sawit dalam negeri.

Hal ini disampaikan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat menanggapi rencana pemboikotan sawit oleh Parlemen Uni Eropa tersebut. Para anggota Parlemen Uni Eropa ini menilai bahwa komoditas sawit dari Indonesia masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, hingga pelanggan hak asasi manusia (HAM).

“Langkah pemerintah memperotes usulan resolusi Parlemen Uni Eropa itu sudah tepat, namun resolusi tersebut harus kita dijadikan momentum perbaikan industri sawit dalam negeri sehingga standar komoditas dan tata kelola sawit kita menjadi lebih baik lagi,” ujar Parlindungan Purba di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/4).

Lebih lanjut Parlindungan mengatakan bahwa terlepas dari tudingan tersebut atau adanya motif persaingan kepentingan bisnis. Ia menilai, upaya perbaikan sektor komoditas unggulan seperti sawit ini harus segera dilakukan sehingga isu-isu negatif tersebut tidak bisa dimainkan lagi oleh kompetitor yang tidak ingin produk Indonesia unggul di pasaran.

“Terlepas dari apapun, perbaikan standar komoditas dan tata kelola sawit ini harus tetap kita perbaiki sehingga tidak ada lagi celah isu negatif yang bisa dimainkan untuk menjegal produk kita di pasaran,”jelasnya.

(Andy Abdul Hamid)