Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) didampingi Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio (kanan), Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman D Hadad (kedua kanan), dan Gubernur BI Agus Martowardojo (kiri) meninggalkan ruangan seusai membuka perdagangan saham hari pertama 2017 di BEI, Jakarta, Selasa (3/1). Indeks Harga Saham Gabungan dibuka turun tipis 6,3 poin atau 0,12 persen ke level 5.290,39. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/17.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta sektor perbankan harus terlibat dalam upaya menciptakan kemakmuran dan mengurangi kesenjangan masyarakat.

Untuk itu, menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad, sektor perbankan harus menyehatkan diri sendiri terlebih dahulu. Sehingga perbankan bisa mengucurkan kredit dengan baik terutama di sektor yang produktif.

“Pak Wapres minta sektor perbankan harus berkontribusi terhadap kemakmuran. Kita sambut itu. Makanya bank-bank harus sehat dulu. Kalau banknya banyak tapi tak sehat juga tak bagus,” ujar Muliaman, seusai acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017, di Jakarta, semalam, ditulis Sabtu (14/1).

Untuk menyehatkan perbankan, kata dia, pihak OJK pun akan melakukan konsolidasi sektor perbankan, sehingga jumlah bank dikurangi tidak sebanyak seperti saat ini yang dibagi dari bank kecil yang masuk Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I sampai BUKU IV.

“Mudah-mudahan di tahun ini jumlah bank itu akan berkurang lima. Semuanya bank umum. Ini sebagai dampak adanya konsolidasi dengan terjadinya merger dan sebagainya,” ujar Muliaman.

Karena, kata dia, dengan adanya konsolidasi perbankan ini, harus dilihat dalam dalam tiga pilar yang mesti mampu dilakukan oleh lembaga keuangan itu. Pertama, bank harus bisa membuka akses keuangan. Kedua, bank harus sehat. Ketiga, bank harus bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Makanya dengan kebijakan tadi, kita berharap perbankan bisa menciptakan kemakmuran. Sehingga dari sisi kreditnya pun harus didorong agar kredit bisa lebih banyak dinikmati masyarakat. Terutama kalangan UMKM dan di desa-desa agar lebih merata lagi akses keuangannya,” papar dia.

Bahkan, kata dia, pengucuran kredit ke UMKM dan masyarakat pedesaan itu berarti lebih ke sektor produktif. Seperti sektor pertanian, maritim, perikanan, pariwisata, dan lainnya.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan