Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Cagub DKI Jakarta H. Lulung memberikan orasi politik dalam acara deklarasi Orang Kita, di Jakarta, Jumat (13/5/2016). Deklarasi Orang Kita bermaksud mendukung Gubenur DKI Jakarta yang bisa membawa Jakarta Ber Adab dan Ber Martabat, dan dihadiri oleh para politisi yang mendukung Gubenur DKI Jakarta Ber Adab dan Ber Martabat.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai seorang psikopat. Lulung siap bertanggungjawab dengan ucapannya tersebut. Sebab ia mengaku sudah bertemu dengan dokter ahli tentang kejiwaan.

“Ahok itu sudah pantas saya sebut dia itu psikopat. Saya bertanggung jawab atas ini, saya sudah ketemu dokternya, teman-teman Gerindra saat itu, kita gak ngomong rasis dan SARA,” tegasnya dalam Deklarasi Rumah Amanah Rakyat, Jalan Cut Nyak Dien 05, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

Hadir dalam deklarasi tersebut sejumlah tokoh nasinal. Diantaranya Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Irjen Pol (Purn) Taufikurrahman Ruqi, Mayjend TNI (Purn) Prijanto, KRT Permadi Satrio Wiwoho (Permadi), Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdjiatno dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham ‘Lulung’ Lunggana.

Hadir pula Hatta Taliwang, Ferdinan Hutahean, Lily Chodidjah Wahid, aktifis HAM Ratna Sarumpaet, Sasmito Hadinegoro, Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin, Muhammad Rifki atau Eki Pitung, Lieus Sungkarisma dan Marwan Batubara.

Disampaikan Lulung, apa yang telah dilakukan Ahok selama memimpin DKI Jakarta penuh dengan pencitraan. Ia mencontohkan bagaimana Ahok melakukan penggusuran rakyat kecil dan menempatkan korban penggusuran di rumah susun (Rusun).

Padahal, rusun yang disediakan untuk korban penggusuran bukan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Yang ada, rusun dibangun karena adanya kesepakatan antara Ahok dengan pihak pengembang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Ini semua pencitraan yang dilakukan oleh Gubernur. Rusun kebanyakan untuk penggusuran itu bukan punya pemda, belum diserahkan pemda, itu hasil pengembang yang bayar 15 persen tambahan. Dibuat MOU, untuk minta 15 persen kontribusi pengembang, ini penegak hukum kok diam,” beber Lulung.

Politisi PPP yang bersiap maju dalam Pilkada DKI Jakarta itu mengajak seluruh warga Ibukota untuk tidak memilih Ahok dalam Pilkada yang akan digelar Februari 2017 mendatang.

“Sepakat besok ganti Gubernur yang tidak tukang bohong. Kita belum punya pemimpin amanah,” demikian Lulung.

Laporan: Soemitro

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby