Calon Panglima TNI, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017). Presiden Jokowi telah menunjukan Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyebabkan selalu ada potensi separatisme serta konflik komunal.

“Konflik komunal berbasis suku, agama, ras dan antar-golongan akan selalu ada sehingga harus terus diwaspadai,” kata Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, di Ruang Rapat Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (6/12).

Dia menjelaskan lebih jauh di era reformasi demokrasi politik yang seringkali mengarah kepada liberalisasi, berpotensi menjadi liberal dilema.

Menurut dia, apabila kondisi itu tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan.

Sesuai doktrin TNI saat ini maka tugas TNI yang masih sangat relevan adalah TNI sebagai kekuatan penyerang, TNI sebagai kekuatan pertahanan, TNI sebagai kekuatan pendukung, dan TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid