Jakarta, Aktual.com – Mahalnya harga beli rokok menjadi faktor penyebab terbesar kemiskinan di Aceh, setelah harga bahan makanan pokok berupa beras.
“Pada wilayah perkotaan dan pedesaan harga rokok kretek filter sama-sama menyumbang garis kemiskinan. Rokok yang masuk di komponen garis kemiskinan makanan telah memberi andil 13,19 persen di kota, sedangkan di desa 14,28 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Wahyuddin di Banda Aceh, Rabu (9/8).
Hal tersebut, lanjut dia, berdasarkan data pihaknya yang menghitung garis kemiskinan sampai Maret tahun 2017 terdapat 872 ribu orang penduduk hidup di bawah garis kemiskinan di Aceh.
Sedangkan bahan makanan pokok beras masih menjadi penyumbang terbesar kemiskinan urutan pertama dengan andil 20,24 persen di perkotaan dan 26,05 persen di pedesaan.
Baru perumahan di kelompok garis kemiskinan bukan makanan telah menyumbang sekitar 6,76 persen dari total 27,92 persen di perkotaan, dan 5,13 persen di pedesaan.
“Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan hingga Maret 2017 adalah 74,96 persen. Angka itu berasal dari 72,08 persen di kota dan 77,84 persen di desa,” jelas dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah memberi anggapan realita tersebut sebagai kondisi yang sudah lampu merah alias gawat.
Sebab merokok sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan masyarakat di Indonesia, termasuk bagi mereka yang pendapatannya kurang.
“Jadi memang itu suatu tanda yang lampu merah sebenarnya yang kita harus atasi. Seperti itu,” ujar Kalla.
Menurutnya, pengeluaran untuk rokok adalah pengeluaran yang tidak perlu. Apalagi, lanjutnya, jika pendapatan tidak naik, sementara harga rokok melambung tinggi.
Pemerintah, tegasnya, tidak tinggal diam karena sudah mengambil beberapa kebijakan untuk terus menerus menaikkan harga cukai rokok.
Tetapi merokok sudah menjadi suatu kebiasaan, sehingga walau harga cukai dinaikkan menjadi tinggi, namun tidak membuat masyarakat berhenti membeli rokok.
“Kita itu selalu, (walau) dimanapun banyak negara telah melakukan pembatasan soal rokok. Itu diatur lewat kampanye, dan juga dengan harga,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Eka
