Sejumlah pekerja melakukan pengisian ulang elpiji 3 kilogram di SPBE Pertamina Larangan, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (7/6). Untuk mengantisipasi kelangkaan dan peningkatan permintaan elpiji pada Ramadan dan Lebaran, PT Pertamina Rayon III Tegal menambah pasokan lima persen elpiji tiga kilogram dari 4,1 juta tabung menjadi 4,5 juta tabung per bulan dan menambah 15 persen elpiji 12 kilogram dari 35 ribu tabung menjadi 40 ribu tabung per bulan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/aww/16.

Jakarta, Atual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Mulyadi menekankan agar pemerintah berhati-hati atas validasi data terkait wacana untuk menggabungkan subsidi LPG 3 Kg ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dia tidak ingin perihal buruk kesemrawutan data saat pencabutan listrik 900 VA berulang pada penertiban penerima subsidi LPG 3 Kg.

“Itu sah-sah saja untuk menggabungkan subsidi LPG 3 Kg ke dalam kartu keluarga sejahtera. Tapi yang perlu diperhatikan akurasi datanya, jangan sampai seperti penertiban listrik 900 VA,” katanya kepada Aktual.com, ditulis Minggu (13/8).

Baca Juga :  PT DDI Uji Dirut Pertamina, Serikat Pekerja: Kapabilitasnya Diragukan

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mendorong penyaluran subsidi LPG 3 Kg melalui KKS di Kementerian Sosial (Kemensos).

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani mengatakan, koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ESDM terus dilakukan. Kedua Kementerian masih membahas cara mengintegrasikannya.

“Itu yang kita koordinasikan, tapi apakah (subsidi) akan diberikan dalam bentuk barang atau tunai yang diambil melalui kartu, ini yang akan dikoordinasikan oleh kementerian terkait selanjutnya,” ujarnya.

(Reporter: Dadangsah Dapunta)
(Ismed Eka Kusuma)
BAGIKAN