Jakarta, Aktual.com – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan bahwa pihaknya siap terlibat dalam program bela negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan ditutupi bangsa Indonesia saat ini sedang sakit. Kita yang sehat jangan ikut sakit. Ideologi Pancasila dan NKRI harga mati,” katanya, Senin (20/2).

Mirah mengatakan selama ini ada stigma bahwa serikat pekerja memiliki ideologi kekiri-kirian. Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada serikat pekerja di Indonesia yang berideologi kiri karena semua menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI.

Menurut Mirah, Aspek Indonesia adalah federasi serikat pekerja yang mengedepankan dan mencintai dialog sosial sesuai dengan sila keempat Pancasila.

“Masalahnya, saat kami mau berdialog, yang diajak berdialog tidak mau. Akhirnya turun ke jalan menjadi pilihan saat dialog sosial tidak bisa dilakukan,” tuturnya.

Mirah mengatakan pemerintah, serikat pekerja, rakyat, pengusaha dan elemen bangsa yang lain perlu duduk bersama untuk mencari solusi mau dibawa ke mana bangsa Indonesia.

Serikat pekerja, kata Mirah, harus konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan tetapi jangan mengotak-kotakkan diri karena perjuangan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Yang kita pikirkan adalah banyak anak-anak kita yang nanti akan menikmati hasil perjuangan kita saat ini. Kita berharap mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang selama ini kita perjuangkan,” katanya.

Aspek Indonesia mengadakan Seminar Nasional “Memperjuangkan Kesejahteraan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat.

Hadir sebagai pembicara sesi pertama adalah Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama TNI Muhammad Faizal dan Dewan Pakar Aspek Indonesia Kun Wardana Abyoto.

Pembicara sesi kedua yang direncanakan adalah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, Staf Ahli Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanan Pembangunan Nasional Rudi Soeprihadi Prawira dan pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid