Menaker Hanif Dhakiri

Jakarta, Aktual.com – Direktur Center Budget Analiyst (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri atas dugaan hilangnya aset negara berupa 1.360 unit laptop.

Selain itu, Uchok juga menduga adanya penggelembungan dana dalam pemborongan ribuan laptop tersebut.

“Kami dari Center For Budget Analysis meminta kepada KPK untuk segera melakukan penyelidikkan atas dugaan hilangnya aset laptop atau notebook di Kementerian Ketenagakerjaan, dan adanya dugaan penggelembungan harga atau kemahalan harga pembelian laptop atau Notebook tahun 2017 di kementerian ketenagakerjaan,” jelas Uchok dalam siaran pers yang diterima Aktual, Kamis (7/12).

Baca Juga :  Jokowi Jangan Sampai Dipecundangi Mafia

“Maka untuk itu, KPK segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri ke kantor KPK,” tambahnya.

Menurut Uchok, ribuan laptop hilang yang bernilai Rp25.126.979.217,- ini tidak diketahui rimbanya hingga kini.

“(Hilangnya) aset-aset ini belum jelas tetapi pada 2017, Kementeriaan Ketenagakerjaan yang dipimpin Hanif Dhakiri justru memborong Laptop sebanyak 137 buah dengan anggaran sebesar Rp2,9 miliar,” kata dia.

Baca Juga :  Ketua MPR: Hati-Hati Gunakan Kata Referendum Aceh dan Papua Bisa Lepas

Dari 137 laptop baru ini, lanjutnya, harga rata-rata per unitnya Rp21,3 juta. Namun dikatakan Uchok, harga laptop yang paling mahal mencapai Rp230 juta per unit, dan harga laptop yang paling murah Rp10 juta.

Uchok menambahkan, pengelolaan dana yang buruk oleh Kemakertrans bukan tidak berdasar karena telah disoroti langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa Jokowi telah mengkritik secara langsung kepada Hanif terkait pemborosan anggaran di lembaga tersebut.

Baca Juga :  Rupiah Terpuruk, Sentuh Level Rp14.000

“Presiden Jokowi memberikan contoh pemborosan tersebut bahwa anggaran untuk pemulangan TKI hanya mendapat porsi 10-20%, sedangkan kegiatan pendukungnya, seperti rapat-rapat dan perjalanan dinasnya dan sebagainya, bisa mendapat 80%-90% dari porsi anggaran,” tutupnya.

Teuku Wildan A.

BAGIKAN