Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, pemerintah akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2018 ke DPR RI.
Menurut dia, pengajuan perubahan dalam anggaran terkait dengan upaya menambal beban subsisi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp10 triliun.
“Ini usulan Menteri Keuangan (Menkeu), apalagi skemanya kalau bukan APBN-P. Anggarannya sekitar itu, Rp 10 triliun,” jelas Darmin, dimuat Sabtu (5/5).
Seperti diketahui, dalam rapat koordinasi terkait BBM pada Rabu lalu telah didiskusikan upaya agar PT Pertamina dapat menjalankan tugas barunya menyalurkan premium dan solar bukan hanya di luar Jawa tapi juga di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Dengan begitu, beban yang lebih berat pada PT Pertamina pasti akan menjadi konsekuensi.
Karena itu, sambung Darmin, muncul sejumlah usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Akhirnya, Menkeu memilih. Ya sudah, lah, kalau begitu kita tambahkan saja subsidinya. Selanjutnya, kepastian besaran katanya akan dihitung kembali. Tapi memang sekitar Rp 10 triliun,” pungkasnya.
Adapun jumlah tambahan subsidi menyesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam APBN 2018, alokasi subsidi solar ditetapkan sebesar Rp 7,8 triliun dengan besaran subsidi Rp 500 per liter. Pemerintah berencana untuk menaikkan subsidi solar dari Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter.
Darmin mengatakan berbeda dengan solar, pemerintah tetap tidak memberikan subsidi untuk Premium, tapi tetap menjadi tanggung jawab Pertamina. Sebagai kompensasi, Pertamina mendapatkan wilayah kerja minyak terminasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Novrizal Sikumbang
