Jakarta, Aktual.co — Penerimaan bantuan Pemprov DKI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) harus dijelaskan secara detail.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin, Sabtu (14/3).
“Ada ungkapan Jakarta nggak butuh APBD makanya banyakin CSR. Kita mau lihat yang masuk (ke kas) berapa. Harus tercatat di aset daerah,” ujar Selamat Nurdin.
Berdasarkan hal tersebut, panitia hak angket pada Jumat (13/3) kemarin memanggil sejumlah petinggi Pemprov DKI.
Program CSR yang disoroti DPRD adalah tentang penerimaan hibah sejumlah bus dan truk sampah, terkait kompensasi yang diterima oleh pihak swasta. 

Artikel ini ditulis oleh: