Rekomendasi Dewan HAM PBB terkait hukuman mati di Indonesia hanya akan menjadi catatan pemerintah. (ilustrasi/aktual.com)

Jenewa, Aktual.com – Sekelompok ahli PBB pada Rabu (14/2) mendesak Pemerintah AS agar menghormati hak pembela hak asasi manusia (HAM) di tengah keprihatinan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap perempuan Meksiko yang berkampanye bagi perlindungan hak migran.

Maru Mora Villalpando, yang telah berada di AS sejak 1996, menghadapi proses deportasi setelah ia melancarkan kampanye guna menentang dugaan pelanggaran HAM di satu pusat penahanan imigran di AS –yang dioperasikan oleh satu perusahaan swasta atas nama Pemerintah AS.

“Pemberitahuan atas Villalpando untuk hadir di sidang deportasi, yang diterima tanpa peringatan, tampaknya berkaitan dengan kegiatan kampanye HAM-nya atas naman migran yang ditahan,” kata para ahli.

“Kami mendesak Pemerintah AS agar melindungi dan menjamin hak Villalpando sebagai pembela dan haknya bagi kehidupan keluarga,” tambah mereka, sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Para ahli itu mendesak Pemerintah AS agar melakukan semua tindakan yang perlu guna menjamin bahwa tak ada tindakan termasuk penahanan dan deportasi, secara cara pembalasan, yang dilakukan terhadap Villalpando karena melaporkan kasus penahanan imigran dan dugaan pelanggaran hak asasi mereka, terutama yang berkaitan dengan kondisi yang dilaporkan di pusat penahanan tersebut.

Para ahli itu juga mengatakan mereka prihatin karena kasus Villalpando tampaknya merupakan bagian dari satu pola.

“Memberi orang pemberitahuan mengenai pemeriksaan deportasi tampaknya merupakan bagian dari pola intimidasi yang meningkat dan pembalasan terhadap orang yang membela hak asasi migran di AS,” kata para ahli tersebut.

Para ahli PBB yang telah mengadakan kontak dengan Pemerintah AS berkaitan dengan keprihatinan mereka termasuk kasus Eline Steinerte, Wakil Ketua Komunikasi Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan Arbitrasi, Felipe Gonzalez Morales –Rapporteur Khusus mengenai Hak Asasi Migran, Michel Forst –Rapporteur Khusus mengenai Situasi Pembela HAM, dan Dante Pesce, Wakil Ketua Kelompok Kerja PBB mengenai HAM dan Perusahaan Transnasional serta perusahaan lain.

ANT

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara