Foto udara proyek reklamasi Teluk Jakarta, Sabtu (29/10). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan memberikan rekomendasi pada pemerintah agar izin reklamasi Teluk Jakarta dicabut karena proyek tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Juru bicara kepresidenan era Gus Dur, Adhie Massardi menyatakan, sudah sepantasnya nelayan memposisikan diri sebagai pihak yang paling keras memprotes pelaksanaan reklamasi di kawasan pantai Jakarta.

Menurutnya, nelayan merupakan korban langsung dari pelaksanaan reklamasi ini. “Dan kenapa nelayan yang paling keras protes menolak reklamasi? karena reklamasi bukan hanya merusak nelayan, tetapi juga merusak masa depan anak-anak mereka,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Jum’at (24/2) malam.

Adhie pun beranggapan adanya reklamasi akan disertai dengan ancaman hilangnya sumber mata pencaharian nelayan yang sejatinya bersumber dari laut. Pasalnya, reklamasi dapat merusak ekosistem yang berujung pada hilangnya sarang-sarang ikan yang ironisnya justru sudah sangst jarang pada beberapa tahun ini.

Selain itu, menurut Adhie pihak-pihak di luar kelompok nelayan pun juga banyak yang menolak pelaksanaan reklamasi karena telah menabrak banyak aturan.

“Ketika ada reklamasi, nelayan dipisahkan dari laut dengan sarang-sarang ikan ini kan mematikan kehidupan. Jadi kita bukan sekedar menolak Reklamasi, tetapi juga menolak pelaksanaannya yang tidak benar dan banyak penyimpangan,” paparnya.

“Nah yang diprotes nelayan dan kita semua itu pelaksanaannya yang melanggar undang-undang, mencemari lingkungan, merusak kehidupan nelayan,” tambah Adhie. [Teuku Wildan]

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Teuku Wildan